BPLH Karawang Rencanakan Pembangunan Pro Rakyat Di Pesisir Pantai Karawang
Karawang - Dalam rangka menyambut hari lingkungan hidup sedunia, BPLH Kab Karawang, pada Kamis 5 Juni 2014 diruang audiotorium lantai dua gedung BPLH Kab Karawan menyelenggarakan kegiatan sacral ‘tasyakkuran’ dan pemotongan belah tumpeng (nasi kuning).
Bersamaan dengan kegiatan tersebut, BPLH membahsa poin-poin urgen terkait dengan program kegiatan ke depan. Materi pembahasan ini tidak jauh dari tema inisiatif yang diamanatkan oleh pihak Menteri Lingkungan Hidup Pusat. Oleh karena itu, BPLH Kab Karawang meliris tema kegiatannya mengacu pada tema yang sudah disajikan oleh pemerintah pusat, yaitu “satukan langkah, lindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim”.
Tema ini, oleh BPLH ditengarai, sangat relevan dengan situasi geografi negeri Indonesia. Dimana secara demografis, negeri ini terdiri 13.466 kepulauan, luas panjang pesisir 95.181 km. luas panjang pesisir ini memiliki tinjauan strategis, mengandung sumberdaya alam yang sangat potensial. Terkandung di dalamnya, sekitar 14 % trumbu karang dunia, 27 % hutan mangru dunia , dan 25 % ikan dunia.
Keberadaan negeri Indonesia menjadi terkenal sebaga negeri yang disebut Marine Mega Biodiversitas terbesar di dunia. Karena memiliki 8.500 spisis ikan, 555 spisis rumput laut, dan 950 spisis biota trumbu karang.
Menurut Asep, selaku sekretaris BPLH Kab. Karawang, menyatakan, Kota Karawang merupakan zona kawasan Indonesia yang memiliki wilayah pesisir pantai yang potensial. Karawang harus dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat dengan cara pelestarian lingkungan, dan sekaligus menjaga perlindungan dari berbagai kerusakan lingkungan yang menyebabkan menurunnya potensi”.
Lebih lanjut, Asep berkomentar, “Konsep pembangunan yang akan dilakukan adalah pembangunan berkelanjutan dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan yang dapat mensejahtrakan masyarakat, dengan demikian pembangunan ini mampu menyeimbangkan ekonomi dan social rakyat di satu sisi dan tata lingkungan yang lestari di sisi lainnya”.
Jadi, Pemerintah Kab Karawang melalui BPLH merencang setrategis kebijakan pembangunan di wilayah pesisir ini lebih pada pro job, pro poor, pro growth, dan pro envirounment, mendukung peluang kerja, mendukung rakyat kecil, mendukung pertumbuhan ekonomi social budaya, dan mendukung pemberdayaan masyarakat secara universal”.
0 komentar:
Post a Comment